Home / DAERAH / PEMERINTAH

Kamis, 5 Januari 2023 - 23:00 WIB

UMK Rp3,319 Juta Mulai Diberlakukan

PEKANBARU | LENSANUSA.COM – Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru tahun 2023 sebesar Rp3.319.023, telah mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari kemarin.

“Jadi terhitung 1 Januari, itu sudah mulai berlaku,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Kamis (5/1).

Sejak diberlakukan, kata dia, hingga kini pihaknya belum ada menerima aduan dari karyawan swasta yang tidak digaji sesuai UMK.

“Sampai sekarang belum ada (pengaduan). Apakah karena belum gajian gitu ya,” ujarnya.

Namun jika nantinya ada perusahaan yang tidak mematuhi UMK, Jamal menghimbau para karyawan agar melaporkannya ke Disnaker Pekanbaru.

“Kalau memang ada yang mengadu ke kita, akan kita tindaklanjuti. Nanti kita akan mediasi dengan memanggil perusahaan-nya. Apakah perusahaan-nya tidak tau atau pura-pura tidak tau, maka perlu kita panggil untuk mediasi,” ucapnya.

Untuk pelaporan sendiri, lanjut Jamal, karyawan bisa menyampaikannya ke Disnaker setempat melalui Bidang Perselisihan Hubungan Industri (PHI) pada jam kerja.

“Jadi kita tidak ada membuka posko (pengaduan). Kalau ada pengaduan, itu langsung disampaikan ke Bidang PHI saja. Kita menerima aduan setiap hari kerja,” tutupnya. (Kominfo6/RD3)

Share :

Baca Juga

HUKUM/KRIMINAL

Polda Riau Lakukan Pengecekan Langsung Terhadap Lahan Sengketa di Sinaboi Rokan Hilir

BERITA NASIONAL

Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

DAERAH

Penyusunan Pengurus DPD ( LBLK ) Laskar Bumi Lancang Kuning Di Kabupaten Bengkalis

DAERAH

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Serah Terima Jabatan 2 Kabag dan 5 Kapolsek Jajaran Polresta Deli Serdang

DAERAH

Peduli Kesehatan Warga Binaan, Lapas Pekanbaru Lakukan Pemeriksaan Mata Gratis

DAERAH

Pasien Kecewa Lampu Berkali-Kali, Diduga Genset RS Sansani Tak Layak Pakai

ADVERTORIAL

Bupati H Zukri Buka Secara Resmi Helat Pelalawan 2023, Dimeriahkan Band Naff dan Salma Idol

DAERAH

Dugaan Sekjen IMO Halangi Pekerjaan Pers, Kini Penyidik Minta Tanggapan Dewan Pers