SEMARANG | LENSANUSA.COM. – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, secara resmi melepas rombongan transmigran ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pelepasan ini dilakukan secara serentak melalui acara langsung dan virtual.
Menko AHY memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang terlibat, khususnya Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang telah mempersiapkan program ini dengan matang.
Dari 52 keluarga tersebut berasal dari, 16 KK atau 58 jiwa dari Jawa Tengah, 16 KK atau 65 jiwa dari Jawa Timur, dan 20 KK atau 77 jiwa dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Bapak dan Ibu akan memulai sesuatu yang baru yang tidak selalu mudah. Tantangan baru, suasana baru, tapi justru di balik sesuatu yang baru banyak peluangnya.” Tuturnya.
Ia berharap setiap keluarga meneguhkan niat dan pikiran. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan maka pasti bisa merintis pekerjaan usaha dan kehidupan yang makin baik ke depan. Pemerintah akan harus selalu hadir membantu.
“Saya juga mengharapkan Kementerian Transmigrasi mengawal dan mendukung keuarga yang akan berangkat,” katanya kepada awak media halaman Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (5/12/2024)
Ia menambahkan, dari kawasan transmigrasi memang merintis sesuatu dari nol, kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi baru. Presiden Prabowo Subianto berharap pembangunan tumbuh dari bawah.
Menteri AHY berjanji bertanggungjawab mengkoordinasikan semua upaya bagi transmigran. Urusan tanah yang sering jadi masalah utama, diusahakan sertifikatnya segera berada di tangan pemiliknya, para transmigran.
Sementara itu Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kementeriannya sedang membuat blue print atau rancangan kerangka kerja terperinci yang memuat detail soal transmigrasi dan road map transmigrasi untuk jangka waktu lima, 10, hingga 25 tahun ke depan.
“Transmigrasi seperti mati suri selama 25 tahun terakhir. Oleh karena itu kini akan dihidupkan kembali,” katanya.
Ia mengakui program transmigrasi pada era Orde Baru sentralistik. Semua ditentukan dari pemerintah pusat. Namun paradigma itu kini berubah. Itu sesuai dengan UU Nomor 29/2009 tentang ketransmigrasian yang merupakan revisi UU Nomor 15/2007.
“Transmigrasi sekarang bisa berupa permohonan dari suatu daerah lokasi transmigrasi ke pemerintah daerah yang lain. Jadi ada kerjasama antar-pemerintah daerah,” tuturnya.
Bahkan di lokasi transmigrasi, transmigrannya berasal dari pemerintah daerah setempat dan daerah lain. Dengan cara begitu maka akan terjadi percampuran langsung orang lokal dan pendatang. Peberangkatan, penempatan, membangun infrasturktur, saranaa prasarana, hingga kesejahteraan dikelola bersama di daerah transmigrasi.
Menurut Sulaiman Suryanagara transmigrasi model seperti itu memang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan seperti yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo Subianto.
Para transmigran yang siap berangkat itu semuanya telah berkeluarga. Mereka membawa serta anak istrinya. Di Jawa rata-rata mereka adalah buruh tani dan pekerja serabutan. *(TimRed.)
