JAKARTA |LENSANUSA.COM— Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Amir Hajir, memberi peringatan keras kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus GWI tanpa dasar legalitas administrasi yang sah. Oleh karena itu, ia menargetkan oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus GWI tanpa dasar legalitas sah.
Selanjutnya, Amir menyampaikan penegasan ini untuk meluruskan informasi publik. Terlebih lagi, ia menekankan bahwa kepengurusan GWI kini telah berganti kepemimpinan secara sah.
“Kepengurusan resmi GWI berlandaskan akta notaris turunan. Bahkan, Kemenkumham RI telah mengesahkannya lewat SK Nomor AHU-0000937.AH.01.08.TAHUN 2024 di bawah kepemimpinan saya,” tegas Amir, Jumat (13/11/2026).
Selain itu, DPP GWI turut memperbarui identitas visual organisasi sebagai langkah penertiban administrasi. Oleh sebab itu, langkah ini menjadi pembeda dari pihak yang masih memakai atribut lama tanpa dokumen resmi.
“Logo GWI sudah mengalami revisi dari logo lama. Maka dari itu, kami menuangkan perubahan itu secara resmi ke dalam AD/ART organisasi agar tidak ada lagi oknum yang mengklaim kepengurusan tanpa kelengkapan administrasi,” ujarnya.
Amir menambahkan, DPP GWI telah mempublikasikan seluruh informasi legalitas dan perubahan logo secara terbuka. Alhasil, publik maupun mitra kerja bisa mengaksesnya langsung di laman resmi www.gabunganwartawanindonesia.com.
Keabsahan Kepengurusan di Wilayah Riau
Saat ini, DPD GWI Provinsi Riau yang sah telah tercatat secara resmi di pemerintah daerah dengan Ketua DPD adalah Relas. Kepemimpinan sah ini berada di bawah naungan Ketum Amir Hajir.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Riau membuktikannya lewat penerbitan Surat Tanggapan Nomor: B/472/200.1.4.4/BPKP/2026 pada 13 Oktober 2026. Di sisi lain, DPP GWI juga meluruskan mekanisme penerbitan mandat tingkat kabupaten dan kota. DPD di setiap provinsi memegang penuh kewenangan validasi SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Imbauan kepada Mitra Kerja dan Masyarakat
Melalui pernyataan ini, DPP GWI mengimbau instansi pemerintah, TNI/Polri, swasta, dan masyarakat agar lebih selektif. Oleh karena itu, mitra kerja hendaknya merujuk pada dokumen legalitas resmi saat berkoordinasi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait. Hal ini demi menjaga prinsip keberimbangan berita sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (AK)
Sumber: DPD GWI Provinsi Riau.
