BENGKALIS | LENSANUSA.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang prima, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 di Ruang Rapat Kepala Disdukcapil Bengkalis, pada 24 September 2025 lalu.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan, serta harapan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Forum ini diikuti 30 tokoh dari berbagai instansi, lembaga, komunitas, dan perguruan tinggi, berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 11.00 WIB, dan dibuka secara resmi oleh Kadis Disdukcapil Bengkalis, Ismail.
Dalam sambutannya, Ismail menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan layanan kependudukan yang berkualitas. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih tertib administrasi kependudukan, sebab layanan yang baik hanya akan terwujud apabila penduduk memiliki kesadaran tinggi untuk melengkapi dokumen kependudukannya.
“Pelayanan kependudukan berbasis laporan. Artinya masyarakat harus proaktif melaporkan setiap peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, maupun peristiwa kependudukan lainnya,” jelasnya.
Ismail menyoroti masih adanya keterlambatan pelaporan kelahiran dan kematian yang berdampak pada akses layanan publik. Misalnya, penduduk yang meninggal namun belum dilaporkan, sehingga akta kematiannya tidak terbit.
Hal ini berimbas pada persoalan warisan, validitas data, hingga akses layanan sosial dan kesehatan. Karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, instansi, perguruan tinggi, sekolah, hingga pemerintahan desa/kelurahan dan RT/RW untuk bersama-sama mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan.
Sejumlah peserta forum menyampaikan apresiasi terhadap layanan Disdukcapil Bengkalis yang dinilai semakin baik. Salah satunya Datuk Sofyan Said, Penasehat LAMR Kabupaten Bengkalis, yang menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi memiliki keluhan terkait layanan administrasi kependudukan. Ia hanya menekankan agar pelaporan kematian dapat lebih dimaksimalkan dengan melibatkan desa hingga RT/RW.
Menanggapi masukan tersebut, Ismail menyampaikan terima kasih dan menegaskan bahwa pihaknya sudah melibatkan pemerintahan desa dan kelurahan hingga RT/RW, serta akan terus meningkatkan kerja sama ke depan demi pelayanan publik. (**/Jm)
