MINAS| LENSANUSA.COM– Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Provinsi Riau. Kali ini, perhatian tertuju pada SPBU 14.286.675 yang berlokasi di Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Aktivitas pengisian BBM yang terpantau di lokasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ketertiban distribusi BBM bersubsidi dan efektivitas pengawasannya.
Temuan tersebut diperoleh tim media saat melintas dari Pekanbaru menuju Dumai pada Selasa (13/10/2026), sekitar pukul 14.03 WIB. Awalnya, tim media singgah ke SPBU tersebut untuk menggunakan fasilitas kamar mandi umum. Namun, situasi di area pengisian justru menarik perhatian.
Sejumlah truk berwarna kuning terlihat mengantre panjang hingga menutupi akses menuju kamar mandi umum. Di tengah antrean tersebut, tim media juga melihat aktivitas pengisian BBM ke dalam jeriken berkapasitas besar serta kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi atau tangki rakitan.
Pemandangan ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab oleh pihak pengelola SPBU maupun instansi yang berwenang: apakah seluruh aktivitas pengisian tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi?
Jika benar terdapat pengisian BBM bersubsidi menggunakan sarana yang tidak sesuai ketentuan, praktik tersebut perlu diperiksa secara serius. Sebab, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya diatur oleh negara untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor yang berhak menerimanya.
Masyarakat tempatan di wilayah Minas Barat berharap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU 14.286.675 tidak dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta aparat penegak hukum (APH), Pertamina, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pengisian maupun mekanisme penyaluran BBM di lokasi tersebut.
Menurut masyarakat, antrean kendaraan yang panjang, dugaan pengisian BBM ke dalam jeriken berkapasitas besar, serta penggunaan kendaraan yang diduga memiliki tangki modifikasi merupakan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak berwenang.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keresahannya saat diwawancarai tim media.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya menikmati BBM bersubsidi justru kesulitan mendapatkannya. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kami berharap aparat bertindak tegas. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang tanpa penyelesaian,” ungkapnya.
Warga juga meminta agar pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan sesaat. Evaluasi terhadap sistem penyaluran, kepatuhan operator, serta tanggung jawab pengelola SPBU dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan ruang untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar aturan. Kami berharap distribusinya tepat sasaran, pengawasannya diperketat, dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
PERTAMINA DAN BPH MIGAS DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Dugaan aktivitas pengisian BBM ke dalam jeriken berkapasitas besar dan kendaraan bertangki modifikasi di SPBU tersebut perlu menjadi perhatian serius. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan jenis BBM yang disalurkan, tujuan penggunaannya, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, serta ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses distribusi.
Pihak pengelola SPBU juga perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan mekanisme pelayanan dan penyaluran BBM di lokasi tersebut. Dengan demikian, persoalan ini dapat ditangani berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.
Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai aturan.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan hukum maupun sanksi administratif hendaknya diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
DISTRIBUSI SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN
BBM bersubsidi bukan komoditas yang boleh disalurkan tanpa pengawasan. Setiap dugaan penyimpangan perlu ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi energi nasional.
Masyarakat Minas Barat berharap kasus ini menjadi momentum bagi instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap SPBU, khususnya dalam mengantisipasi praktik pengisian berulang, penggunaan tangki modifikasi, maupun bentuk penyimpangan lain apabila terbukti terjadi.
Hingga berita ini disusun, dugaan yang disorot dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang. Belum ada kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh pengelola SPBU maupun pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Kini, masyarakat menanti langkah nyata dari APH, Pertamina, dan BPH Migas. Pemeriksaan yang transparan diperlukan untuk menjawab keresahan warga sekaligus memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar disalurkan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Jangan biarkan subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru kehilangan tujuannya. Jika ditemukan pelanggaran, usut hingga tuntas dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu.***
