SIAK | LENSANUSA.COM- Dukungan terhadap langkah Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., dalam memperjuangkan hak daerah penghasil minyak dan gas (migas) terus mengalir. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat dan budayawan Riau, Agoes S. Alam.
Agoes S. Alam menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Siak yang mempertanyakan kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Agoes, perjuangan mempertahankan hak daerah harus dilakukan melalui jalur konstitusional, dialog, dan penyampaian aspirasi secara terbuka kepada pemerintah pusat.
“Kami mendukung perjuangan Bupati Siak. Kalau memang hak daerah penghasil harus diperjuangkan ke Jakarta, kita siap turun dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Kalau diperlukan aksi, kita siap aksi di Jakarta, tentu dengan tertib, damai dan sesuai aturan,” ujar Agoes S. Alam.
Ia menilai persoalan DBH bukan semata-mata persoalan Pemerintah Kabupaten Siak, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat daerah penghasil. Karena itu, menurutnya, perjuangan tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat Riau.
“Ini bukan soal kepentingan kelompok atau kepentingan politik. Ini soal bagaimana hak dan kepentingan masyarakat daerah penghasil diperjuangkan secara adil. Pemerintah daerah jangan berjalan sendiri,” katanya.
Agoes juga mengajak tokoh masyarakat, budayawan, organisasi masyarakat, pemuda dan elemen masyarakat Riau untuk mengawal proses tersebut secara konstruktif.
“Kalau suara dari daerah perlu dibawa ke Jakarta, mari kita bawa bersama. Kita siap berdiri bersama masyarakat Siak dalam menyampaikan aspirasi. Perjuangan harus bermartabat, tidak anarkis dan tetap menghormati hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyampaikan surat protes kepada Kementerian Keuangan terkait pemangkasan alokasi DBH minyak bumi. LAMR Kabupaten Siak juga menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Afni dan menilai persoalan tersebut berkaitan dengan hak fiskal daerah penghasil.
Agoes menegaskan, perjuangan hak daerah harus terus dikawal sampai memperoleh kejelasan dari pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh diam ketika menyangkut kepentingan masyarakat. Dari Siak untuk Riau, dan dari Riau kita suarakan ke Jakarta. Kalau harus turun ke Jakarta, kita siap.”
Ia berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang seluas-luasnya sehingga persoalan DBH dapat diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, berdasarkan aturan dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat daerah penghasil.***
