PEKANBARU | LENSANUSA.COM – Dalam rangka pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun 2024 melalui aplikasi CARAKA, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau menggelar Monitoring pelaporan LHKASN melalui aplikasi CARAKA pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau secara Virtual kepada seluruh operator aplikasi CARAKA pada Unit Pelaksana Teknis.
Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Lukman, dan Operator aplikasi CARAKA Kanwil Ditjenpas Riau, Fauzul Khaiva. Pelaksanaan kegiatan ini adalah tindaklanjut dari monitoring yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Selasa (8/04) lalu. Sementara pelaksanaan kegiatan ini seluruhnya berdasar pada Surat Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor : INJ-SA.09.08-2 tanggal 20 Maret 2025 hal Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi CARAKA.
Jalannya kegiatan membuat Kabag TU dan Umum, dan Operator CARAKA Kanwil menemukan keluhan dari Operator pada UPT sehingga dapat terinventarisir segala permasalahan yang dihadapi. Kebanyakan Operator UPT mempertanyakan pelaporan para pegawai yang pindah kementerian. Menghadapi hal itu, solusi yang diberikan adalah nantinya permasalahan ini akan dilaporkan kepada admin aplikasi CARAKA Pusat.
Sebagian UPT juga meminta arahan terkait para Pejabat Struktural yang terhitung sebagai “tidak wajib lapor” apakah tetap harus melaporkan melalui aplikasi CARAKA. Menghadapi ini, arahan yang diberikan adalah pgawai yang bersangkutan lakukan saja pengisian menjelang adanya fitur admin aplikasi CARAKA pada Kanwil dan UPT.
Editor: Andi Champay
