YOGYAKARTA | LENSANUSA.COM. – Perubahan terbaru Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali memantik polemik di kalangan insan sepak bola daerah. Salah satu perubahan paling krusial adalah dihapusnya mekanisme pemilihan Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot) yang digantikan dengan sistem penunjukan langsung oleh Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov).
Sebelumnya, pemilihan Ketua Askab dan Askot dilakukan secara demokratis melalui kongres atau forum resmi yang melibatkan klub-klub anggota. Mekanisme ini memberikan ruang partisipasi, kontrol, dan legitimasi dari bawah, sekaligus menjadi sarana pendidikan demokrasi dalam tata kelola sepak bola nasional.
Dengan perubahan statuta terbaru, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Ketua Asprov. Konsekuensinya, klub-klub anggota di tingkat kabupaten dan kota kehilangan hak pilihnya. Hal ini secara nyata menggerus prinsip demokratisasi yang selama ini menjadi ruh pembinaan sepak bola di level akar rumput.
Sentralisasi kewenangan ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik kepentingan, menurunnya akuntabilitas pimpinan Askab dan Askot, hingga melemahnya kontrol anggota terhadap kebijakan organisasi. Ketua Askab dan Askot yang ditunjuk tidak lagi memiliki keterikatan moral dan politik yang kuat kepada klub anggota, melainkan kepada pihak yang menunjuknya.
Padahal, Askab dan Askot memegang peran strategis dalam pembinaan sepak bola nasional. Dari kompetisi usia dini, pembinaan pemain muda, pengembangan pelatih dan wasit, hingga pengelolaan kompetisi lokal, semuanya bertumpu pada kekuatan organisasi di tingkat bawah. Tanpa legitimasi demokratis, kualitas kepemimpinan dan keberpihakan terhadap kebutuhan daerah patut dipertanyakan.
Perubahan statuta ini juga dapat dipersepsikan sebagai kemunduran dalam agenda reformasi tata kelola sepak bola Indonesia. Di tengah tuntutan transparansi, partisipasi, dan good governance, kebijakan yang menghapus pemilihan justru menjauhkan PSSI dari semangat tersebut.
Sudah sepatutnya PSSI membuka ruang dialog yang lebih luas dengan Askab, Askot, dan klub-klub anggota sebelum menerapkan kebijakan strategis semacam ini. Sepak bola Indonesia tidak dibangun dari atas semata, melainkan tumbuh dan hidup dari bawah. Mengabaikan suara akar rumput sama artinya dengan melemahkan fondasi sepak bola nasional itu sendiri.*SY
Sumber berita : Ipong Suhardiyanto, Exco PSSI Askab Sleman.
