LENSANUSA.COM | LANGKAT– Polres Langkat menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan terkait perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyeret nama Sri Ramadhani (46). Berbekal bukti yang kuat, penyidik Unit PPA menetapkan akademisi tersebut sebagai tersangka atas dugaan kekerasan fisik terhadap suaminya, Deny Susanto (43), berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/465/IX/2024.
Melalui penyelidikan yang mendalam, penyidik menemukan cukup bukti yang menguatkan dugaan perbuatan pidana tersebut, sehingga penetapan tersangka dilakukan sesuai prosedur. Bahkan, Sri Ramadhani yang sempat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Langkat, ditolak oleh Pengadilan Negeri Stabat. Putusan yang dikeluarkan pada 8 Januari 2025 itu menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh Polres Langkat sah secara hukum, sekaligus membebankan biaya perkara kepada pemohon.
Lebih lanjut, kasus KDRT ini kini telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan segera memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk proses lebih lanjut di persidangan.
Sementara itu, Sri Ramadhani juga melaporkan kasus lain terkait dugaan penganiayaan terhadap Irma Kurniawati Depari (52), seorang ibu rumah tangga, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/466/IX/2024. Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh Unit Pidum Polres Langkat, terkendala karena kurangnya alat bukti untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian pun telah memberikan pemberitahuan resmi kepada pelapor melalui SP2HP A4 pada 16 Januari 2024, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tak puas dengan hasil penyelidikan, Sri Ramadhani kembali menempuh jalur hukum dengan menggugat Polres Langkat atas dugaan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Stabat pada 4 Februari 2025. Namun, dalam pemanggilan pertama pada 13 Februari 2025, pihak kepolisian belum dapat hadir karena masih menyiapkan administrasi dan jawaban atas gugatan yang diajukan. Polres Langkat memastikan akan menghadiri panggilan kedua sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pengadilan.
Polres Langkat: Proses Hukum Berjalan Sesuai Aturan
Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Pandu H.W. Batubara, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa semua langkah yang diambil kepolisian sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami bekerja secara profesional dan berdasarkan fakta hukum. Setiap laporan yang masuk kami proses dengan teliti dan transparan. Dalam kasus KDRT yang melibatkan Sri Ramadhani, kami telah mengumpulkan bukti yang cukup sebelum menetapkannya sebagai tersangka, dan putusan praperadilan pun menguatkan bahwa langkah kami sudah sesuai aturan,” jelasnya.
Terkait laporan yang diajukan Sri Ramadhani terhadap pihak lain, Polres Langkat tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum secara objektif. “Jika memang ditemukan alat bukti yang cukup, maka perkara akan kami lanjutkan. Namun, dalam kasus ini, penyidik belum menemukan cukup bukti untuk meningkatkan ke tahap penyidikan,” tambah AKP Pandu H.W. Batubara.
Dengan langkah-langkah hukum yang telah diambil, Polres Langkat kembali menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak adil dan profesional dalam menangani setiap perkara hukum. Masyarakat diharapkan dapat mempercayakan penegakan hukum kepada aparat kepolisian tanpa terpengaruh opini sepihak yang berkembang di media sosial.
(Red/Dilla)
