SIAK | LENSANUSA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak resmi memulai rangkaian Sensus Ekonomi (SE) 2026. Peluncuran agenda sepuluh tahunan tersebut ditandai dengan ajakan Bupati Siak, Afni Zulkifli, kepada seluruh pelaku usaha dan elemen masyarakat untuk memberikan data yang jujur dan akurat.
Bupati Afni menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen vital untuk memperbaiki tata kelola bantuan pemerintah. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih tidak salah sasaran.
“Sensus ini menghadirkan data yang jauh lebih lengkap. Kita ingin memastikan setiap rupiah uang negara dikelola dengan baik dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Afni di Zamrud Room, Kompleks Rumah Rakyat, Senin (15/6/2026).
Statistik vs Realita Lapangan Dalam forum tersebut, Bupati Afni juga mengulas capaian makro ekonomi Siak. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami tren positif, naik dari 2,31 persen pada 2021 menjadi 5,87 persen pada 2025. Capaian ini menempatkan Siak di posisi kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Riau, tepat di bawah Kota Pekanbaru.
Namun, di balik angka tersebut, Afni menunjukkan sikap kritisnya. Ia mengakui bahwa capaian statistik yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Kita berada di posisi kedua se-Riau secara statistik, namun saya belum puas. Ada kesenjangan antara angka statistik dengan realita yang saya temukan di lapangan. Inilah mengapa kita butuh Sensus Ekonomi yang valid agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran dan bisa mendongkrak kesejahteraan nyata,” tegasnya.
Kolaborasi Strategis dengan BPS Senada dengan Bupati, Kepala BPS Kabupaten Siak, Nugroho Imam Darodjat, menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat. Ia memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan menjadi referensi utama bagi pengambilan kebijakan pemerintah, baik dari sisi sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan rumah tangga.
“Sensus ini bukan milik BPS semata, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Hasilnya akan menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan nasional dan daerah ke depannya,” jelas Nugroho.
Pihak BPS menyatakan siap melakukan pendataan secara masif dan berharap kolaborasi yang terbangun dengan Pemkab Siak dapat mempermudah proses verifikasi data di lapangan hingga tingkat kecamatan dan desa. (*/Inf)
