DUMAI | LENSANUSA.COM – Wali Kota Dumai, H. Paisal, menegaskan bahwa posisi Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dalam polemik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah untuk menjamin stabilitas daerah dan kelancaran aktivitas pelabuhan. Ia memastikan langkah yang diambil pemko bertujuan mencari solusi, bukan menambah konflik.
Paisal menepis anggapan bahwa pernyataannya saat menemui massa aksi di awal Juni lalu bersifat provokatif. Menurutnya, komentar tersebut merupakan respons atas kebijakan KSOP Kelas I Dumai yang dinilai tidak dikoordinasikan dengan Pemko Dumai.
“Kami tidak berniat memprovokasi. Kami hanya menyayangkan kurangnya koordinasi antarinstansi dalam kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujar Paisal.
Tanggung Jawab Pemerintah
Paisal menjelaskan, ketidakhadiran koordinasi antara KSOP dan pemko telah memicu keresahan di lapangan. Pemko Dumai pun kini tengah mengupayakan langkah penyelesaian melalui kementerian terkait, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi sebelumnya.
Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pekerja hingga investor. Baginya, pelabuhan adalah urat nadi ekonomi Dumai yang harus terjaga operasionalnya.
“Prinsip pemerintah daerah jelas: investasi harus terjaga dan dunia usaha berjalan normal. Kami hadir untuk menuntaskan masalah secara prosedural,” tambahnya.
Paisal berharap semua pihak mengedepankan dialog daripada melakukan tindakan yang kontraproduktif. Ia mengimbau agar para pihak menahan diri demi menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Dumai. (*/Adv)
