BENGKALIS | LENSANUSA.COM — Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus berulang di Kabupaten Bengkalis memantik reaksi keras dari legislatif. Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis langsung memanggil mitra kerja terkait guna meminta kejelasan serta solusi konkret atas lambannya penanganan di lapangan.
Rapat Kerja tersebut berlangsung di Ruang Komisi III Kantor DPRD Bengkalis pada Senin (13/07/2026), dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi III Adihan, S.H.
Agenda ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, Anggota Komisi III Fakhtiar Qadri, S.Sos., M.AP., Kepala Dinas Perindag Zulpan bersama Sekretaris Disperindag Yoan Dema, S.IP., M.IP., Staf SDA Sugianto, serta sejumlah pejabat terkait.
Membuka rapat, Adihan menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi energi merupakan salah satu fokus utama komisinya. Pihaknya bahkan telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian ESDM demi mencari jalan keluar atas persoalan yang merugikan masyarakat luas ini.
“Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali, karena masyarakat yang menjadi korban. Mobilitas perekonomian di Kabupaten Bengkalis akan terhambat jika permasalahan BBM tidak segera kita selesaikan,” tegas Adihan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindag Zulpan menjelaskan bahwa penyaluran energi bersubsidi ini wajib mematuhi regulasi ketat yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), termasuk aturan larangan penjualan BBM eceran oleh masyarakat.
Zulpan juga tidak menampik bahwa penambahan penyalur atau SPBU baru di wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini masih menemui jalan buntu akibat batasan regulasi dari pusat. Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus mencari celah kebijakan demi kepentingan masyarakat.
Melihat hambatan birokrasi tersebut, Anggota Komisi III Fakhtiar Qadri menawarkan solusi taktis. Ia meminta Dinas Perindag dan instansi teknis untuk segera merampungkan data pendukung yang valid sebelum dibawa berdialog langsung dengan PT Pertamina Niaga.
Fakhtiar merinci beberapa instrumen data krusial yang harus disiapkan yaitu Pemetaan titik koordinat jarak riil antara masing-masing desa dan SPBU terdekat dan pendataan komprehensif jumlah kendaraan aktif di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.
“Kami membutuhkan data koordinat jarak dari masing-masing desa ke SPBU terdekat, sehingga ini bisa menjadi bahan argumentasi kita bahwa kondisi kita memiliki banyak desa yang jaraknya sangat jauh dengan SPBU. Dengan demikian diharapkan dapat ditambah lagi pembangunan SPBU agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk mendapatkan BBM,” papar Fakhtiar.
Sebagai penutup, Wakil Ketua II DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menggarisbawahi agar seluruh data yang diminta segera disinkronkan secara matang. Langkah penguatan data ini dinilai menjadi kunci utama agar kuota BBM Kabupaten Bengkalis dapat ditambah, sekaligus mengakhiri deretan antrean panjang di SPBU yang selama ini dikeluhkan publik. (Eff/Inf)
