LENSANUSA.COM | MEDAN – Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.
Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.
Oleh karena itu, Rutan 1 Medan yang dipimpin Nimrot Sihotang selaku Karutan 1 Medan beserta jajaran berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berinovasi.
Karutan 1 Medan juga terus mendorong jajarannya untuk semangat dan menjaga komitmen bersama demi mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
(Dila)
Red: HR
