PELALAWAN | LENSANUSA.COM – Bupati Pelalawan, H Zukri memimpin Rapat Kolaborasi Penanganan Jalan Lintas Bono bersama sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Rapat Bappeda, Selasa (29/4/2025)
Turut hadir dalam rapat ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Tengku Azriwardi ST, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Riau Teza Darsa, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Riau.
Dalam penyampaiannya Bupati Pelalawan H Zukri mengatakan, Jalan Lintas Bono adalah jalur vital masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dan sesegera mungkin.
“Kerusakan Jalan Lintas Bono telah menjadi keluhan utama masyarakat. Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, kondisi ini juga menghambat distribusi barang dan jasa, sehingga mempengaruhi roda perekonomian daerah,” ujar Bupati Zukri.
Dalam rapat, Bupati Zukri menekankan bahwa permasalahan jalan tidak semata disebabkan oleh kendaraan bertonase tinggi, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sekitar. Kanal-kanal air yang melintas di sepanjang jalan dan kontur tanah gambut menyebabkan tanah terus mengalami penurunan, hingga berada di bawah level air permukaan.
Bupati Zukri juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Pelalawan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi terhadap infrastruktur daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan yang beroperasi harus menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Riau, Teza Darsa, menyatakan bahwa dana untuk perbaikan jalan sudah dialokasikan dalam anggaran provinsi. Namun, pihaknya masih menghadapi kendala teknis berupa sulitnya akses masuk bagi alat berat ke lokasi perbaikan.
“Kami siap turun dengan peralatan, namun saat ini terkendala akses yang belum memadai. Kami sangat berharap bantuan dari Pemkab Pelalawan untuk membuka jalan poros sebagai akses kerja,” ungkap Teza.
Di akhir rapat, Bupati Zukri menutup dengan penegasan bahwa tidak boleh ada lagi perusahaan ilegal yang beroperasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Pelalawan.
“Kita akan tertibkan. Semua perusahaan wajib berizin dan tunduk pada aturan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (**/Pl)
