BENGKALIS | LENSANUSA.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 pada Senin, 23 Juni 2025. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, dan berlangsung di Ruang Rapat Dang Merdu, lantai IV Kantor Bupati.
Musrenbang ini merupakan agenda strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPRD Provinsi Riau Sofyan, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, Wakil Bupati Bagus Santoso, Sekda dr. Ersan Saputra, para pejabat OPD, camat se-Kabupaten Bengkalis, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyampaikan evaluasi capaian pembangunan selama periode 2020–2024, termasuk pertumbuhan ekonomi yang terdampak lesunya sektor migas, serta proyeksi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang.
Dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis per 2024 tercatat sebanyak 681.884 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,27%. Sementara struktur ekonomi masih sangat tergantung pada sektor migas (58,70%), diikuti industri pengolahan, pertanian, dan jasa.
Meski angka kemiskinan masih berada di atas 6%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif, meningkat dari 73,58 pada 2020 menjadi 76,37 di tahun 2024. Tingkat pengangguran pun turun dari 7,18% menjadi 5,88%.
Untuk periode 2025–2029, Pemkab Bengkalis menetapkan visi “Bengkalis Bermarwah, Maju, Sejahtera dan Unggul di Indonesia”, dengan tiga misi utama dan lima program unggulan, seperti bantuan keuangan desa, beasiswa pendidikan, jaminan sosial, akses transportasi antar pulau, serta layanan administrasi kependudukan berbasis digital mobile.
Disampaikan pula sembilan proyek strategis daerah, termasuk pembangunan Jembatan Sumatera–Bengkalis, Rumah Sakit Pratama Bukit Batu, pengembangan Balai Raja Eco-Park, pendirian Politeknik Duri, Islamic Centre, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pulau Rupat, serta revitalisasi Kebun Binatang Selatbaru.
Enam isu prioritas pembangunan juga dibahas, mulai dari penguatan SDM, peningkatan daya saing ekonomi, digitalisasi tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya Melayu, hingga pengelolaan lingkungan.
RPJMD 2025–2029 ini telah disesuaikan dengan RPJMN Nasional, dengan fokus pada transformasi ekonomi, hilirisasi industri, dan upaya pencarian pembiayaan alternatif non-APBD.
Selain itu, sejumlah isu kewilayahan turut disoroti, termasuk pembangunan pelabuhan di kawasan konservasi, usulan rute Ro-Ro Bengkalis–Pulau Padang, serta keberlanjutan pelabuhan Rupat pasca dibatalkannya hibah MCC Amerika.
Menutup kegiatan, Bupati Kasmarni menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menyukseskan verifikasi lapangan Penilaian Kabupaten Layak Anak yang akan digelar esok harinya, 24 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa kehadiran pimpinan OPD dan camat tidak boleh diwakilkan, serta harus disertai kesiapan dokumen dan data.
“RPJMD ini adalah hasil dari proses perencanaan partisipatif dan menjadi arah komitmen kita bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kasmarni.
Ia juga mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan dokumen RPJMD bukan sekadar rencana, tetapi pedoman kerja nyata yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas. “Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjadikan pembangunan ini milik semua, bukan untuk segelintir pihak,” tegasnya.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Kasmarni bersama Forkopimda, DPRD, dan para pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun mendatang. (**/Inf)
