Home / PEMERINTAH

Kamis, 31 Juli 2025 - 15:34 WIB

DJP DAN DITJEN DUKCAPIL SEPAKATI PENGGUNAAN NIK UNTUK LAYANAN PAJAK

JAKARTA | LENSANUSA.COM – 30 Juli 2025 – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa, 29 Juli 2025.

Latar belakang penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. DJP terus memperkokoh fondasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).

“Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, dalam sambutannya. Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama ini mencakup validasi data NIK, pemutakhiran data kependudukan, dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

Pada kesempatan tersebut, Bimo Wijayanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi- tingginya kepada Ditjen Dukcapil dan tim DJP atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam momen tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan siap mendukung pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk DJP. Ia juga menambahkan bahwa secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal.
(Red/Dilla)

Share :

Baca Juga

DAERAH

Asisten Intelijen dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau hadiri Kegiatan Konsultasi Publik Ke-II

BENGKALIS

Upaya Cetak Calon Mufassir, Qori dan Muhadist: LPTQ Bengkalis Gelar Pelatihan dan Pemantapan

DAERAH

Warga Binaan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan – Hasilkan Kerajinan Tangan Berupa Souvenir

BENGKALIS

Perkuat Silaturahmi dan Program Kedepan, BPS Silaturahmi ke Diskominfotik Bengkalis

BENGKALIS

Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Saling Memaafkan

DI YOGYAKARTA

Wakil Bupati Membuka Muskab PMI Kabupaten Sleman 2024

PEMERINTAH

Dukungan Kemanusiaan di Tapsel, Posko Aman Nusa II Distribusikan Bantuan ke Aek Ngadol, Huta Godang, dan Garoga

NUSA TENGGARA TIMUR

Warga Desa Kambata Bundung di Sumba Timur, NTT Menghadapi Krisis Pangan karena Harga Beras Melambung