SLEMAN | LENSANUSA.COM. – Setelah aksi unjuk rasa para penambang rakyat sungai Progo yang tergabung dalam Paguyuban Penambang Progo Sejahtera (PPPS) di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Janti, Sleman, pada Kamis (16/10), pihak BBWSSO akhirnya melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait serta sejumlah APH dan Kepala Daerah. Namun, hasil koordinasi tersebut dinilai tidak berpihak kepada penambang.
Sumijo salah satu pengurus PPPS menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, koordinasi yang dilakukan BBWSSO belum menghasilkan keputusan yang jelas dan terkesan hanya menguntungkan satu pihak.
“Dari hasil pertemuan kemarin belum mengerucut, sangat terasa sepihak dan sangat tidak berpihak pada kami (penambang) ,” ujar Sumijo saat dikonfirmasi, Jumat (17/10/225)
Ia juga mengungkapkan bahwa perwakilan pengurus PPPS tidak dilibatkan secara penuh dalam proses koordinasi tersebut.
“Kami baru dipersilakan masuk setelah rapat selesai dan tidak dilibatkan dalam pembahasan, Namun hasil pertemuan itu katanya akan dibahas lebih lanjut bersama Bupati Sleman, Bantul, serta Gubernur DIY,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sumijo menegaskan bahwa hasil rapat sesuai notulen yang beredar membuat pihaknya merasa tidak mendapatkan keadilan.
“Kami merasa didzolimi dan belum merasakan keadilan yang sebenarnya,” tegasnya.
Menurutnya, penambang rakyat selama ini hanya berusaha mencari nafkah tanpa merusak lingkungan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil tanpa harus mematikan mata pencaharian mereka.
Hal yang sama di sampaikan Adi salah satu warga penambang, dirinya menjelaskan bahwa tuntutan utama warga penambang adalah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) penggunaan pompa mekanik untuk alat bantu aktivitas pertambangan rakyat dan permudah IPR seperti hal yang pernah di sampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ” urusan tambang rakyat di permudah” .
“Tuntutan kami sangat sederhana , berikan kami rekomtek penggunaan pompa mekanik untuk aktivitas para penambang dan mempermudah pengurusan IPR agar kami bisa kembali bekerja.” tegasnya.
Menurutnya BBWSSO memang sengaja membuat situasi yang tidak berpihak pada penambang rakyat .
” Kami tetap akan menggelar aksi yang lebih gila lagi, bila tuntutan kami tidak di akomodir ” tandasnya.
Menurut informasi dilapangan bahwa warga penambang pasir pasir sungai Progo sudah 7 bulan ini tidak bekerja dikarenakan menunggu IPR dan Rekomtek penggunaan pompa mekanik sedot turun .
Berikut Hasil Notulensi Rapat Kordinasi Yang Beredar :
1. Usulan Kajian Kepada Ditjend SDA tentang relevansi Kep Dirjend No 176 Tahun 1987.
2. BBWS SO menawarkan alternatif seperti padatkarya untuk menyerap tenaga kerja penambang rakyat pada masing masing kabupaten
3. Usulan Kajian Pemetaan ulang kawasan tambang didampingi oleh akademisi dan lebih mempertimbangkan pertambangan rakyat dilakukan oleh masing masing kabupaten mengingat potensi wilayahnya.
4. Selaras dengan kegiatan tersebut BBWS SO bersama Forkompinda akan meminta waktu audiensi melaporkan hasil diskusi hari ini kepada Ngarso Dalem
