JAKARTA | LENSANUSA.COM – Pemerintah Kabupaten Siak mengajukan dua agenda prioritas ke pemerintah pusat guna mendongkrak ekonomi daerah: pengembalian status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dan revitalisasi Istana Siak.
Upaya ini disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, dalam pertemuan dengan Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Syarat KITB sebagai PSN Dinilai Memadai
Afni optimistis KITB layak kembali menjadi PSN. Merujuk data teknis, kawasan tersebut memiliki lahan clear and clean bersertifikat HGB seluas 600 hektare, melampaui syarat minimal 50 hektare yang ditetapkan pemerintah pusat. Total luas kawasan sendiri mencapai 3.000 hektare dengan keunggulan posisi di jalur perdagangan Selat Malaka.
“Status PSN akan menyederhanakan urusan infrastruktur, perpajakan, dan AMDAL. Ini kunci untuk menarik investor skala besar lebih masif,” jelas Afni.
Meski saat ini berstatus mandiri, ia menyebut KITB telah menunjukkan performa investasi yang baik. Setelah sukses dengan investasi galangan kapal senilai Rp300 miliar, Siak segera meresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun di kawasan tersebut.
Dorong Sektor Pariwisata
Selain industri, Afni meminta pusat memberi perhatian khusus bagi revitalisasi Istana Siak. Ia menilai, pariwisata Siak memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi namun selama ini belum masuk dalam kawasan prioritas nasional.
“Siak punya potensi besar. Kami ingin pariwisata menjadi pilar ekonomi yang setara dengan sektor industri,” tambahnya.
Langkah Selanjutnya
Kemenko Perekonomian menyambut baik usulan tersebut dan meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan dokumen teknis serta proposal formal sebagai syarat administrasi.
“Kami akan segera menyiapkan seluruh bahan pendukung. Ini adalah upaya kami mempercepat akselerasi pembangunan agar multiplier effect-nya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Siak,” pungkas Afni. (*/Inf)
