Home / DAERAH / PEKANBARU

Selasa, 2 Mei 2023 - 19:47 WIB

Gubernur Syamsuar Buka Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Perhutan Sosial Di Provinsi Riau

PEKANBARU | LENSANUSA.COM – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka . Rapat ini juga diikuti secara virtual oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto.

Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Selain itu perhutanan sosial juga menjadi salah satu program yang terintegrasi dan mendukung capaian pelaksanaan Riau Hijau.

Berdasarkan peta indikatif, target luasan perhutanan sosial di Provinsi Riau sebesar 1,2 juta hektar dan sampai dengan saat ini baru terealisasi seluas 120.000 hektar atau sekitar 10 persen.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan dukungan baik perguruan tinggi, NGO, perusahaan, hingga perkebunan untuk bekerjasama dalam percepatan perluasan perhutanan sosial sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan.

“Mari kita bekerja keras agar target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Riau bisa tercapai,” ujar Gubernur Syamsuar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (2/5/2023).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto menganggap rapat koordinasi tersebut sangat penting agar para pihak bersama mensukseskan dan mewujudkan kesejahtetaan masyarakat, sekaligus sebagai upaya pelestarian hutan dapat tercapai melalui program perhutanan sosial.

“Program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tujuannya agar masyarakat sekitar dihutan bisa sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan,” jelas Bambang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata  Bambang, tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan pendampingan sangat mutlak diperlukan,  mengingat unsur terpenting program perhutanan sosial ini adalah pada bagaimana memberikan pemahaman kepada masyrakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Share :

Baca Juga

BENGKALIS

Pertemuan Mediasi DPD PWMOI Dumai Ganti Ketua, DPW PWMOI Tidak Intervensi

BENGKALIS

Polres Bengkalis Bekuk Pelaku Jambret yang Meresahkan Masyarakat Bengkalis

DAERAH

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Serah Terima Jabatan 2 Kabag dan 5 Kapolsek Jajaran Polresta Deli Serdang

DAERAH

Naik Motor, Dirlantas Polda Riau Jadi Sosok di Balik Lancarnya Pacu Jalur Kuansing 2025

ADVERTORIAL

Bupati Kuansing Resmi Membuka Acara Launching Buku Bunda Literasi Kuansing Kisah Imam

HUKUM/KRIMINAL

Terduga Tindak Pidana Perpajakan CV PMS Resmi Ditahan di Rutan Sialang Bungkuk

DAERAH

LAMR Pekanbaru Dukung CFD Pindah ke Kampung Bandar, Tapi Minta Kajian Mendalam

BENGKALIS

Bupati Kasmarni Serahkan Bantuan Kepada Masjid, Anak Yatim dan Dhuafa icon