Home / DAERAH / PEKANBARU

Selasa, 2 Mei 2023 - 19:47 WIB

Gubernur Syamsuar Buka Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Perhutan Sosial Di Provinsi Riau

PEKANBARU | LENSANUSA.COM – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka . Rapat ini juga diikuti secara virtual oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto.

Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Selain itu perhutanan sosial juga menjadi salah satu program yang terintegrasi dan mendukung capaian pelaksanaan Riau Hijau.

Berdasarkan peta indikatif, target luasan perhutanan sosial di Provinsi Riau sebesar 1,2 juta hektar dan sampai dengan saat ini baru terealisasi seluas 120.000 hektar atau sekitar 10 persen.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan dukungan baik perguruan tinggi, NGO, perusahaan, hingga perkebunan untuk bekerjasama dalam percepatan perluasan perhutanan sosial sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan.

“Mari kita bekerja keras agar target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Riau bisa tercapai,” ujar Gubernur Syamsuar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (2/5/2023).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto menganggap rapat koordinasi tersebut sangat penting agar para pihak bersama mensukseskan dan mewujudkan kesejahtetaan masyarakat, sekaligus sebagai upaya pelestarian hutan dapat tercapai melalui program perhutanan sosial.

“Program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tujuannya agar masyarakat sekitar dihutan bisa sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan,” jelas Bambang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata  Bambang, tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan pendampingan sangat mutlak diperlukan,  mengingat unsur terpenting program perhutanan sosial ini adalah pada bagaimana memberikan pemahaman kepada masyrakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Share :

Baca Juga

DAERAH

SPRI Berbagi, Kabid Rudi Fadrial : Berbagi Itu Indah

DAERAH

Bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran,kini di alihkan ke KUBE

DAERAH

Asisten Pidana Militer Kejati Riau Laksanakan Kunker ke Kejari, Polres dan Kodim Indragiri Hulu

DAERAH

Penting RUU TNI Harus Segera diselesaikan dan di Sosialisasikan Agar Masyarakat Mengerti Dampak dari RUU

BERITA NASIONAL

Wujudkan Kualitas Pendidikan Di Kampar, Pemkab Kampar Latih 25 Calon Guru Penggerak

ROKAN HILIR

Bupati Rohil Bistamam Hadiri Workshop Sawit Expo 2026 Jakarta

BENGKALIS

Bupati Bengkalis Pimpin Upacara HUT ke-80 RI dengan Penuh Khidmat

BERITA NASIONAL

Masyarakat Bisa Manfaatkan Pengaduan Bencana Ke Call Center BPB