Home / DAERAH / PEMERINTAH

Minggu, 27 November 2022 - 19:04 WIB

Ketua IMO  Riau Sesalkan Pemberitaan Tendensius Terhadap Pj Sekdako Pekanbaru

PEKANBARU | LENSANUSA.COM — Maraknya pemberitaan tendensius dan menyerang pribadi Pj Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, S.T., M.T., tanpa mengedepankan kode etik jurnalistik (KEJ) yang dapat berakibat menyesatkan masyarakat, Ketua IMO-INDONESIA DPW Provinsi Riau, Johan Elvianus Hondro menghimbau kepada seluruh media online untuk menunjung tinggi kode etik profesi jurnalis, serta penyajian suatu berita tidak bersifat tendensius.

“Kalau melihat beritanya, terlalu tendensius dan seakan mengarah kepada penggiringan opini publik yang dapat menyesatkan, sehingga saya menyarankan jangan ada lagi pemberitaan yang demikian,” ungkapnya. Minggu, (27/11/22).

“Jika kita sepakat Pers (Media) merupakan Mitra Pemerintah, marilah kita berikan waktu dan kesempatan bagi Pj Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi untuk bekerja membantu Pj Walikota membangun Kota Pekanbaru, Jangan sampai miliki itikad buruk karena belum tercapainya keinginan”,  Kata Johan

“Suatu Berita wajib mengandung unsur 5W + 1 H, bukanlah menghakimi serta yang menggiring opini sesuai kehendak penulisnya, bahkan yang lebih fatal tak jarang menyerang individu hingga pembunuhan karakter pejabat,” lanjutnya.

Menurut Ketua DPW IMO Riau itu, pembunuhan karakter ujung dari suatu pemberitaan tendensius akan selalu mencari-cari cara yang meliputi pernyataan melebih-lebihkan, dan bila perlu manipulasi fakta, pelintir fakta dan data sesuai maksud untuk menghimpun opini guna memberikan citra yang tidak benar terhadap orang yang dituju.

Selain itu Johan Elvianus menyarankan agar setiap berita yang akan dipublikasikan senantiasa dilakukan penyaringan agar tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum baik pidana maupun etika.

“Pemberitaan tendensius tak hanya tergolong pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik bahkan juga tergolong pelanggaran pidana, sehingga pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan ke Dewan Etik Pers dan Kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Proses hukum tersebut akan diperoleh fakta sumber berita dan mengapa membuat judul seperti itu,” tutupnya.

Share :

Baca Juga

ADVERTORIAL

Bupati Kuansing Buka Lomba Mewarnai, Tekankan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini

PEMERINTAH

Pengurus MKA dan DPH LAM Rohil Periode 2022-2027 Resmi Dikukuhkan Bupati Rohil

PEMERINTAH

Pj Gubernur Sumut Buka Pra Musrenbang Zona Pantai Barat Sampaikan Empat Strategi Kembangkan Potensi Daerah

DAERAH

DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kota Pekanbaru, Berikan Sekolah Gratis Wartawan

DAERAH

Lelang Pengelolaan Pasar Bawah Masih Tunggu Hasil Audit BPKP

DAERAH

Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pengedar Narkoba di Desa Helvetia

DI YOGYAKARTA

Bupati Kukuhkan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Jetis dan Kepek

DAERAH

Penerbitan Surat Tanah Diduga tidak Sesuai SOP, Saksi Sempadan Tidak Mau Tandatangani