Home / BENGKALIS / DAERAH

Jumat, 26 Mei 2023 - 19:49 WIB

Komisi I Rapat Kerja Mengenai Peran Serta Pemda Dalam Mensosialisasikan Perda

 Komisi I DPRD KabuSaat Ke Bagian Hukum Kota Kampar.

Komisi I DPRD KabuSaat Ke Bagian Hukum Kota Kampar.

BENGKALIS |  LENSANUSA.COM – Humas DPRD – Untuk mendalami peraturan daerah yang telah disahkan oleh daerah, Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis rapat kerja bersama Bagian Hukum Kota Kampar terkait peran serta Pemda dalam rangka mensosialisasikan Perda-Perda yang telah disahkan oleh Kota Kampar, Kamis (25/05/2023).

Kedatangan Komisi I disambut oleh  Susilawati selaku Perancang Perundang-Undangan dan Rudi Andika Analis Hukum Muda.

Ketua Komisi I Febriza Luwu menyampaikan dalam penyusunan Perda terdapat tahap mengajukan usulan-usulan hingga ke tahap persetujuan dan dalam pelaksanaannya Perda perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut.

“Perlu adanya kerja sama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam pelaksanaan Perda yang akan menjadi payung hukum di daerah,” ucapnya.

Susilawati menjelaskan dalam pengusulan rancangan Perda pemerintah Kampar mengundang masyarakat dan mensosialisakan untuk menyebarluaskan Perda sebelum disahkan menjadi Perda, Bagian Hukum ikut menjadi narasumber dalam Rancangan suatu Peraturan Daerah.

“Dan kami juga membentuk tim penegak Perda yang berpusat di Satpol PP dan bekerja sama dengan Bapenda dari segi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pada saat penyusunan naskah akademik kita sudah mengundang masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak lainnya untuk memberikan masukan terhadap Perda yang akan disahkan bersama Dinas terkait,” jelasnya.

Selain itu Sanusi Selaku Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis mengatakan perlu adanya informasi yang lebih dalam lagi terhadap penyebarluasan Perda ke masyarakat dalam menunjang peraturan daerah yang telah disahkan menjadi payung hukum demi kepentingan masyarakat menyelesaikan suatu masalah di daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam penyusun naskah akademik harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ada pendukung lainnya yang bisa memperkuat rancangan peraturan daerah tersebut sebelum dijadikan Perda.

Diakhir Pertemuan, Komisi I H. Arianto juga mengatakan dengan adanya penyebarluasan peraturan daerah ini diharapkan masyarakat mengetahui Perda apa saja yang telah disahkan oleh pemerintah daerah yang dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peraturan daerah.

Share :

Baca Juga

HUKUM/KRIMINAL

Rokok Illegal Marak Beredar, APH Kemana?

DAERAH

Gaji Sebulan Jadi 720 Ribu, Buruh Korban PHK PT. Musim Mas Tolak Mengambil Gaji

ADVERTORIAL

Pemkab Bengkalis Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2027

DAERAH

ATAS PERMINTAAN WARGA LINGKUNGAN RSDC YANG TERDAMPAK BANJIR, DITLANTAS POLDA RIAU JEBOL PAGAR TEMBOK PEMBATAS.

DAERAH

Ratusan Mahasiwa UMRI Ikuti Kuliah Umum bersama Pj Bupati Kampar Dan KI Pusat

DAERAH

RSD Madani Pekanbaru Raih Predikat A dan Kemenpan RB

DAERAH

Suami Cemburu Dan Cekcok Dengan Isteri Sirinya Sampai Tega membakar Dengan Menyiramkan Bensin

DAERAH

Selama 47 Hari, Polda Sumut Sita 175 Kg Sabu dengan 713 Tersangka