JAKARTA | LENSANUSA.COM – Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan tiga usulan penting kepada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Didit Herdiawan, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Usulan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Bengkalis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerah pesisir tersebut.
“Tiga hal utama yang kami sampaikan mencakup pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove, pengembangan sektor perikanan tangkap, serta penyelesaian persoalan penangkapan nelayan Bengkalis oleh aparat keamanan Malaysia,” ujar Kasmarni dalam pertemuan itu.
Terkait tambak udang, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mengembangkan budidaya udang secara berkelanjutan. Namun, tingginya aktivitas tambak di kawasan pesisir memunculkan tantangan, khususnya terkait ketersediaan lahan dan keberlangsungan ekosistem mangrove.
“Untuk itu, kami memerlukan dukungan teknis dan kebijakan dari KKP guna mengelola tambak udang secara berkelanjutan. Kami juga mendorong dilakukannya restorasi mangrove secara terpadu, penguatan kapasitas petambak lokal, serta fasilitasi penyelesaian lahan budidaya yang berada dalam kawasan hutan,” paparnya.
Dalam aspek perikanan tangkap, Kasmarni menyoroti keterbatasan yang dihadapi nelayan lokal, mulai dari armada yang tidak memadai, alat tangkap yang belum ramah lingkungan, hingga keterbatasan akses ke pelabuhan dan pasar.
“Kami sangat membutuhkan bantuan sarana prasarana penangkapan ikan, pelatihan keterampilan bagi nelayan, serta pembangunan pelabuhan perikanan untuk sandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan. Selain itu, kami juga mengusulkan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di wilayah pesisir yang dapat mendukung rantai ekonomi kelautan mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran,” terang Bupati.
Kasmarni juga menyinggung persoalan yang kerap dihadapi nelayan Bengkalis di wilayah perairan perbatasan. Menurutnya, kasus penangkapan oleh aparat keamanan Malaysia tak hanya berdampak hukum dan sosial, tetapi juga menurunkan semangat dan produktivitas nelayan.
“Oleh sebab itu, kami mengajukan usulan penataan zona tangkap yang lebih jelas, penyuluhan hukum kepada nelayan, serta peningkatan pengawasan dan pendampingan di perairan perbatasan,” sebutnya.
Dalam pertemuan itu, Bupati Kasmarni didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr Ersan Saputra TH, serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (**/Inf)
