PEKANBARU | LENSANUSA.COM – Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pesisir terus digencarkan. Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar pertemuan strategis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau guna mendorong percepatan penanganan abrasi, perbaikan jalan, serta akses air bersih masuk dalam program prioritas tahun anggaran 2027.
Agenda yang berlangsung di Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, Kamis (23/7/2026) ini, diisi dengan penyampaian berbagai pokok-pokok pikiran (pokir) dari legislatif daerah demi kepentingan masyarakat luas.
Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Hendra Jeje, membuka diskusi dengan menyoroti krisis abrasi di Pulau Bengkalis. Menurutnya, laju abrasi yang kian masif sudah mengancam keselamatan warga dan mengikis garis pantai, sehingga penanganannya tidak boleh ditunda lagi.
Pandangan serupa disampaikan oleh Anggota Komisi II, Zamzami Harun. Ia menekankan perlunya audit dan evaluasi terhadap proyek pemecah gelombang di Pulau Rupat agar pembangunan infrastruktur pesisir di masa depan memiliki efektivitas yang lebih baik.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II, Tairan, menyoroti pentingnya kontribusi sektor swasta. Ia mendesak agar program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dioptimalkan untuk membantu penanganan kerusakan infrastruktur, utamanya pada akses jalan di kawasan Simpang Intan.
Menutup rangkaian aspirasi tersebut, Ketua Komisi II Syafroni Untung menyatakan optimisme lembaganya. Meskipun menyadari adanya kendala keterbatasan keuangan daerah, pihaknya berjanji akan terus mengawal usulan masyarakat tersebut agar terakomodasi secara optimal.
“Kami berharap usulan seperti penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi di Bengkalis dapat menjadi perhatian nyata Pemerintah Provinsi Riau pada 2027 mendatang,” ucap Syafroni.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Riau sekaligus Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heru Rizal, memberikan penjelasan transparan. Ia menerangkan bahwa tekanan fiskal memaksa pemerintah melakukan penundaan pada sejumlah program fisik tahun 2026.
Kendati demikian, pihak Dinas PUPR Riau memastikan bahwa seluruh usulan dari DPRD Bengkalis akan diproses sebagai bahan masukan penting dalam perumusan program kerja tahun 2027.
“Usulan pembangunan pemecah gelombang dan perbaikan jalan provinsi masuk dalam daftar pertimbangan kami. Terkait kerusakan jalan akibat kendaraan perusahaan, kami secara aktif mendorong skema pendanaan bersama melalui CSR,” terang Heru.
Selain infrastruktur darat dan pesisir, pertemuan ini juga mengevaluasi mandeknya optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rohil–Bengkalis. Kedua instansi sepakat untuk memperkuat koordinasi agar distribusi air bersih bagi masyarakat dapat segera direalisasikan.
Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Bengkalis berharap sinergi lintas pemerintahan dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta memberikan solusi konkret atas persoalan lingkungan dan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis. (Eff/Inf)
