Home / Uncategorized

Sabtu, 16 November 2024 - 16:36 WIB

KPU Sumut Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan kepada Penyelenggara Badan Adhoc: Memastikan Kelancara

MEDAN | LENSANUSA.COM – KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan kepada Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Hotel JW Marriot, Medan, Sabtu (16/11/2024).

Komisioner KPU Sumut, El Suhaimi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting memastikan kelancaran dan integritas pelaksaan Pilkada 2024.

Adapun peserta dari kegiatan ini anggota KPU kabupaten/kota yang membidangi sumber daya manusia. Dan, panitia pemilihan kecamatan dari berbagai kabupaten/kota.

“Penguatan kelembagaan badan adhoc ini untuk memantapkan solidaritas dan koordinasi antara penyelenggara pemilihan. Lalu, memberikan pemahaman yang mendalam kepemiluan kepada jajaran hingga tingkat PPK,” ujarnya.

Ia menambahkan, lewat kegiatan penguatan ini diharapkan PPK bisa melakukan manajemen badan Adhoc yang berada di bawahnya. Seperti, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Pada intinya kegiatan ini mengingatkan tugas dalam pelaksanaan pemilu pada 27 November 2024 mendatang,” katanya.

Dia mengungkapkan, suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari kesiapan penyelenggara di semua tingkatan.

Maka dari itu, Sumut dengan jumlah pemilih yang cukup besar harus dilakukan persiapan yang matang.

Sedangkan, Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah yang menjadi narasumber pada acara tersebut menyampaikan proses penanganan pengaduan di DKPP dimulai dengan verifikasi administrasi dan materi.

Bila pengaduan memenuhi syarat, lanjut dia, maka diberi Waktu tujuh hari kepada pelapor untuk melengkapi kekurangannya.

“Kalau dinyatakan lengkap, pengaduan akan dilimpahkan ke bagian persidangan untuk dijadwalkan,” ujarnya.

Ia menuturkan, ada berbagai jenis pelanggaran etika yang sering terjadi. Seperti pelanggaran profesionalisme.

“Ada pengaduan tidak netral, melanggar prosedur hingga dugaan perilaku tidak patut. Contohnya, ada tindakan kekerasan atau dugaan perbuatan asusila oleh penyelenggara pemilu. Kami memproses kasus-kasus sesuai dengan bukti yang ada,” katanya.

(Red/DILLA)

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Alumi SKMA Pekanbaru 1993, Sylva Patria Adakan Reuni 30 Tahun di SMKN Pekanbaru

DI YOGYAKARTA

Kasat Lantas dan Sejumlah Pejabat Utama di Polres Bantul Alami Rotasi Jabatan

Uncategorized

Diserang dan Difitnah Dengan Akun Bodong, IYS Ajak Masyarakat Lebih Bijak dalam Menerima Informasi dan Mencari Kebenaran Sebelum Mempercayai Suatu Berita

Uncategorized

Pelita Prabu Nias Selatan Audensi dengan Bupati Nias Selatan

DAERAH

HUT KOTA BANDAR LAMPUNG GELAR PAWAI BUDAYA

Uncategorized

Menunggak Pajak, Pemko Pekanbaru Tindak 30 Restoran

Uncategorized

No Arms, No Legs, No Worries

DAERAH

Terpilih Menjadi Ketua DPW IMO Riau, Johan Ajak Seluruh Owner Media di Riau Rapatkan Barisan