BENGKALIS | LENSANUSA.COM – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan FGD Peluang Investasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Gedung Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Selasa 9 Mei 2023, menghadirkan Direktur Polbeng Johny Custer sebagai Keynote Speech dan 3 narasumber yakni Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, H. Dahlan Tampubolon, Regional Economist Kemenkeu Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Rinto.
Kepala Badan Bappeda Rinto mengapresiasi kegiatan ini, menurutnya kegiatan ini merupakan upaya untuk memperbaiki norma dan tata literasi yang ada di Bengkalis, sebab ruang-ruang diskusi ilmiah
masih kurang dan penting untuk dilaksanakan, agar cara berpikir mahasiswa dapat lebih berkembang dengan forum seperti ini.
Terkait geografi Kabupaten Bengkalis, Rinto menjelaskan saat ini penopang kuat perekonomian di Bengkalis berasal dari sektor pertambangan, dan Kabupaten Bengkalis tidak lagi menjadi Kabupaten terkaya nomor 2 di Indonesia, melainkan saat ini posisinya berada di urutan 42.
“Image Kabupaten terkaya cukup merugikan kita sebab kita selalu dianggap mampu dan tidak memerlukan bantuan, meski demikian Pemkab Bengkalis tetap komitmen dan konsisten mewujudkan 8 program unggulan yang telah menjadi adzam kepala daerah yang harus didukung bersama demi mensejahterakan masyarakat di Negeri Junjungan,” papar Rinto.
Kepala Kanwil DJPB Prov Riau Ismed Saputra menjelaskan, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana penyebarluasan data dan hasil analisis Kajian Fiskal Regional yang telah disusun oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Riau sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ismed juga menyampaikan Hasil Kajian Fiskal Regional Riau tahun 2022 yang salah satunya terkait tantangan dan pembangunan investasi di wilayah Riau.
Adapun Hasil Kajian Fiskal Regional tersebut adalah pertama, arah kebijakan pembangunan Riau tahun 2022 sudah selaras dengan pembangunan nasional, kedua Isu perkebunan kelapa sawit yaitu deforestasi dan degradasi penggunaan kawasan konservasi, ketiga kapasitas produksi efektif air bersih masih sangat rendah, Kekayaan regional belum dimaksimalkan untuk berinvestasi, keempat jumlah penduduk yang tidak merata dan bonus demografi harus diperhatikan.
