PEKANBARU, RIAU | LNC – Investasi kebun sawit melalui Koperasi Produsen Kampar Bersatu Indonesia (KPK BRI) di Kabupaten Kampar Riau disinyalir penipuan dan investasi bodong. Hal itu diketahui dari seorang warga inisial TN (39 tahun) yang mengaku menjadi korban investasi lahan sawit itu, Selasa (08/08/2023).
TN mengaku pada hari Senin (05/08/2023), telah menyetor uang muka sebesar 20 juta rupiah untuk pembelian 10 hektar lahan sawit di KPK BRI melalui Koordinator Inti inisial LM.
Awalnya LM menawarkan kepada TN lahan sawit di wilayah Propinsi Riau dalam kondisi sudah berbuah pasir seharga 7 juta per kapling. 1 kapling sama dengan 2 hektar artinya 3,5 juta rupiah per hektar. LM mengaku sebagai Koordinator Inti KPK BRI yang bertugas mencari masyarakat yang berminat membeli lahan sawit program dari pemerintahan Jokowi.
Menurut TN, saat itu LM memperlihatkan surat mandat yang dikeluarkan oleh Ketua KPK BRI tertanda YS dan sejumlah bukti peserta pembeli kaplingan Kebun Sawit eks Perusahaan Sawit yang ditarik oleh negara untuk masyarakat Riau.
KPK BRI melalui Koordinator Inti LM diketahui 21 orang telah memesan kaplingan sawit yang diterima KPK BRI dengan luas yang berbeda-beda. Karena tergiur iming-iming LM, lalu TN memesan 5 kapling kebun sawit dengan total harga sebesar 35 juta. Sebagai uang muka, TN mentransfer uang sebesar 20 juta ke rekening LM dan sisanya akan dilunasi setelah survey lahan.
“Setelah menyetorkan uang muka dan pulang ke rumah, saya baru menyadari bahwa tidak masuk akal investasi lahan sawit tersebut,” kata TN kepada awak media.
Karena curiga investasi bodong, dibantu awak media ini, TN meminta dikembalikan uang muka pembelian 10 hektar kebun sawit sebesar 20 juta itu pada KPK BRI, Selasa (8/8/23).
“Sepertinya ini investasi tipu-tipu gak jelas, 2 hektar kebun sawit yang sudah berbuah pasir hanya dijual 3,5 juta per hektar,” kata TN.
Lanjutnya, saat LM menawarkan investasi tersebut merasa seakan dihipnotis oleh pelaku sehingga mentransfer sejumlah uang ke KPK BRI melalui LM selaku Koordinator Inti. Kepada korban, LM mengaku KPK BRI memiliki mandat untuk mengurus 3000 hektar kebun sawit eks PT yang dikeluarkan pemerintah Jokowi untuk masyarakat Riau.
“Katanya mereka butuh 100 juta untuk mengambil surat sertifikat 3000 hektar kebun sawit Riau di BPN. Setelah itu, ke depan KPK BRI akan menjual bebas lahan tersebut kepada masyarakat, tetapi harganya jauh diatas harga saat ini,” ucap TN menjelaskan kata LM saat itu.
“Ini tidak masuk akal, 10 hektar sawit yang sudah berbuah pasir hanya 35 juta rupiah, saya minta uang saya kembali,” lanjutnya.
Terkait hal itu, LM saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa proses pengembalian uang korban TN sebesar 20 juta sedang diupayakan.
Pada waktu yang berbeda Ketua KPK BRI inisial YS saat dikonfirmasi mengaku bertanggung jawab atas uang yang telah disetorkan dan akan dikembalikan segera kepada TN.
“Masalah uang ibuk itu saya sebagai ketua bertanggung jawab atas uang ibuk itu bg,” jawab YS melalui pesan Whatsapp.
Saat ditanya terkait keabsahan program jual beli lahan sawit yang mencatut program Jokowi itu, YS enggan menjawab.
“Selama ini belum pernah ada masalah dan saya bertanggung jawab atas uang ibu itu,” jellas YS melalui voice call whatsapp.
Sementara itu Sekretaris KPK BRI, inisial SS saat dikonfirmasi melalui nomor
0822-9859-xxx memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait keabsahan dan kebenaran investasi lahan sawit tersebut.
Hingga berita ini tayang, awak media masih terus berupaya meminta konfirmasi pihak terkait atas investasi yang mencatut program program pemerintah Jokowi itu. *Bersambung…
