BENGKALIS | LENSANUSA.COM – minggu,(24/09/2023) Beredarnya berita terkait Dugaan Mark up, anggaran belanja kegiatan perjalanan Dinas Disperindag Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 yang lalu nilainya cukup besar, menurut informasi yang diperoleh dari awak media baru baru ini pada Minggu, (10/09/2023) sebagaimana berita Online, informasi yang di kutip dari beberapa awak media bahwa dugaan Mark up, anggaran biaya kegiatan perjalanan dinas Disperindag Bengkalis,
Pihak LSM pernah menyampaikan laporan ke Aparat Penegak hukum (APH) di Bengkalis, namun tindaklanjut proses hukumnya tidak jelas, dari rincian kegiatan perjalanan dinas yang dimaksud yaitu:
Bengkalis Pekanbaru 27 kali kegiatan, Bengkalis DKI Jakarta 12 kali kegiatan, Bengkalis Batam 3 kali Kegiatan, Bengkalis Kepri 2 kalis kegiatan, Bengkalis Sumut 2 kali kegiatan, Bengkalis Sumbar 4 kalis kegiatan, Bengkalis Solo 1 kali Kegiatan, Bengkalis Jawa Barat 2 kali kegiatan, Bengkalis Jawa Tengah 1 kali kegiatan.
Informasi yang diperoleh beberapa media kegiatan perjalanan Dinas dalam Daerah belum termasuk/diluar perjalanan dinas diluar daerah tersebut diatas, sehingga kalau dilihat dari jumlah hari kerja senggang maksimal 180 hari kalender tidak masuk di akal,
Menangganggapi hal itu Pengurus DPP LSM-Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Tehe z Laia, ketika diminta tanggapannya senin 17-09-2023, melalui sambungan hp miliknya mengatakan, iya berita itu sudah saya baca,
Ada juga rekan-rekan media minta tanggapan saya tentang berita kegiatan perjalanan Dinas diperindag bengkalis itu, tapi belum saya beri tangggapan karena saat itu belum kita pelajari seperti apa kronologisnya,
Setelah saya minta klarifikasi kepada kadis Diperindag, beliau menjelaskan bahwa kegiatan perjalanan dinas diinstansi yang dipimpinya setiap tahun diaudit BPK RI, dan semua temuan BPK itu sudah dikembalikan sesuai instruksi BPK,
Kalau tanggapan saya terkait informasi tentang kegiatan perjalanan dinas diperindag bengkalis itu, menurut saya biarlah instansi terkait dan masyarakat yang menilai, perlu saya jelaskan juga, kalau mengenai perjalanan dinas ini, setahu saya bukan hanya Disperindag saja, bahkan setiap tahun dari tahun 2017,
beberapa SKPD di Kabupaten Bengkalis, ada temuan BPK, kita tidak tau apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak, hanya SKPD yang bersangkutan dan BPK yang tau tentang hal itu.
Jelas tehe. Ketika diminta tanggapannya tentang adanya aktifis Lsm yang melaporkan kegiatan Perjalanan dinas Disperindag Bengkalis ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH)
Tehe mengatakan, ya kalau memang benar ada melapor, harapan kita agar pihak penegak hukum (APH) yang menerima laporan tersebut serius.
Memprosesnya agar tidak terjadi prasangka kurang baik ditengah-tengah masyarakat, terlebih terhadap yang menyampaikan laporan kepada APH. Kita tunggu saja reaksi dari Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) tegas Tehe
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Perindag Kabupaten Bengkalis (ZULPAN) melalui sambungan telpon selulernya, mengatakan kalau mengenai perjalanan dinas tahun 2022 sudah di Audit oleh BPK, sudah kami kembalikan jadi tidak ada masalah, maaf saya lagi diperjalanan menuju pekan baru, sang kadis mengakhiri. *tim
